Rakornas Sensus Ekonomi 2026, Gubernur Khofifah Sebut Data BPS Fondasi Pembangunan Presisi

Gubernur Jawa Timur Khofifah Indar Parawansa menegaskan bahwa data statistik yang akurat, mutakhir, dan kredibel merupakan fondasi utama dalam merumuskan kebijakan pembangunan yang tepat sasaran.

Keberadaan Badan Pusat Statistik (BPS) memiliki peran yang semakin strategis sebagai penyedia data yang menjadi rujukan berbagai sektor pembangunan nasional.

Hal tersebut disampaikan Gubernur Khofifah saat menghadiri Rapat Koordinasi Nasional (Rakornas) Evaluasi dan Monitoring Pelaksanaan Lapangan Sensus Ekonomi 2026 di Hotel JW Marriott Surabaya, Selasa (28/7/2026) malam.

Rakornas yang berlangsung sejak 25 Juli 2026 tersebut menjadi forum nasional untuk mengevaluasi pelaksanaan Sensus Ekonomi 2026, mengidentifikasi berbagai tantangan di lapangan, menyusun langkah mitigasi, sekaligus memperkuat sinergi seluruh jajaran BPS dalam menyukseskan pendataan ekonomi nasional.

Di hadapan Kepala BPS RI Amalia Adininggar Widyasanti beserta jajaran Kepala BPS provinsi dan kabupaten/kota se-Indonesia, Gubernur Khofifah menegaskan bahwa hampir seluruh kebijakan strategis pemerintah bertumpu pada data statistik yang disediakan BPS.

“Kepada seluruh insan BPS, hari ini tidak ada rapat strategis tanpa pimpinan BPS. BPS ini institusi mainstream, rapat pertanian itu BPS, pembangunan, perumahan infrastruktur, energi hingga kemiskinan butuh  BPS. Luar biasa,” ujarnya.

Khofifah menambahkan, posisi strategis tersebut harus menjadi motivasi bagi seluruh insan BPS untuk terus menjaga kualitas data yang dihasilkan.

Sebab, setiap angka statistik yang disusun akan menjadi dasar penyusunan kebijakan pemerintah, baik di tingkat pusat maupun daerah.

“Jadi sebetulnya positioning ini harus menguatkan  semangat panjenengan semua insan BPS. Bahwa hari ini negeri ini untuk merancang bangun berbagai program mereka membutuhkan BPS. Ini suara hati yang asli bahwa panjenengan semua saat ini very very important person,” ungkapnya.

Khofifah mengungkapkan bahwa dirinya telah menjadi pengguna data BPS sejak awal berkiprah sebagai anggota DPR RI pada tahun 1992.

Bahkan ketika teknologi digital belum berkembang, ia rutin memanfaatkan publikasi BPS sebagai referensi utama dalam menjalankan tugas legislasi.

“Saya punya hutang budi sangat banyak pada BPS. Sejak tahun 1992, saya anggota DPR RI, saya menjadi klien BPS, hari itu belum ada laptop, internet, saya minta izin fotokopi data-data dari berbagai buku BPS yang tebal-tebal itu,” katanya.

“Saya ini tiap hari makan data, saya dari dulu pencinta, pengguna dan pemanfaat data BPS. Suatu saat kami rapat dengan Menteri Keuangan saat itu, Bapak Mar’ie Muhammad. Saat break rapat kerja, beliau menghampiri meja kami, lalu bertanya, data apa yang disampaikan, maka saya jawab ini data BPS,” bebernya.

Khofifah menjelaskan, pembangunan yang berkualitas hanya dapat diwujudkan apabila didukung data yang valid, mutakhir, dan mampu menggambarkan kondisi riil di lapangan.